Hardiwinoto
Advertisement
  • Accountancy
    mendeteksi riba

    Soal Ujian Tengah Semester Pebankan Syariah 2020

    rancangan soal

    Ujian Komprehensif Auditing

    rancangan soal

    Rancangan Soal UTS Auditing 2019

    rancangan soal

    AUDITING DAN PROFESI AKUNTAN

    FORMULATING RENT COST STRUCTURE ANALYSIS

    FORMULATING RENT COST STRUCTURE ANALYSIS

    rancangan soal

    Materiality in the Context of an Audit

    satandar profesi

    MATERIALITAS, RESIKO AUDIT, DAN STRATEGI AUDIT

    akuntansi untuk umkm

    RPS Auditing 1

    akuntansi untuk umkm

    Praktik Akuntansi pada UMKM

  • Management
    mendeteksi riba

    Soal Ujian Tengah Semester Pebankan Syariah 2020

    mendeteksi riba

    Rancangan Soal UTS Perbankan Syariah 2019

    mendeteksi riba

    Mekanisme Perbankan Syariah

    mendeteksi riba

    Prinsip Keuangan Syariah

    mendeteksi riba

    Implementasi Prinsip Hawalah Pada Bank Syariah

    mendeteksi riba

    Implementasi Prinsip Kafalah Dalam Perbankan Syariah

    mendeteksi riba

    Implementasi Prinsip Wakalah Pada Bank Syariah

    mendeteksi riba

    Wakalah, Kafalah dan Hawalah

    RPS Perbankan Syariah

    RPS Perbankan Syariah

  • Economics
    Gaya Hidup Investasi

    Logika Ekonomi dan Pemihakan

    Analisis Keberlanjutan Perikanan Tangkap

    Peta Ikan di Kabupaten Pemalang

    Wahai Para Koruptor, Sembunyilah Dibalik Gunung Es

    Wahai Para Koruptor, Sembunyilah Dibalik Gunung Es

    Wahai Koruptor, Perhatikan Cara Mengorupsi SDA

    Wahai Koruptor, Tak Usah Iba Meski Ibu Pertiwi Bersusah Hati

    Wahai Koruptor, Perhatikan Cara Mengorupsi SDA

    Wahai Koruptor, Perhatikan Cara Mengorupsi SDA

    Menangkan Demokrasi Sehingga Kalian Mudah Korupsi

    Menangkan Demokrasi Sehingga Kalian Mudah Korupsi

    Betulkah Krisis Ekonomi Diharapkan Terjadi Untuk Alat Sembunyi?

    Betulkah Krisis Ekonomi Diharapkan Terjadi Untuk Alat Sembunyi?

    mengaji ekonomi

    Interaksi Antar Sektor Ekonomi

    Makro Ekonomi

    Selayang Pandang Ekonomi Makro

  • Research & Methodology
    research

    Soal Ujian Tengah Semester Metodologi Penelitian 2020

    Business Research

    Rancangan Soal UTS Metodologi Penelitian 2019

    Types of Data

    Types of Data

    research

    RPS Metodologi Penelitian 2018

    Data Collection

    Tahapan Penelitian

    research

    Metodologi Penelitian Dasar Untuk Bisnis

    Business Research

    Uts Metodologi Penelitian 2018

    Data Collection

    Data Collection Methods

    Data Collection

    The Building Block of Science in Research

  • Literary
    Apa Itu Badan Usaha Milik Negara

    Apa Itu Badan Usaha Milik Negara

    TRANSAKSI DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH

    Prinsip-Prinsip Transaksi

    Teori dan Praktik Keputusan Investasi Sektor Riil dan Finansial

    Keputusan Investasi Sektor Riil

    Teori dan Praktik Keputusan Investasi Sektor Riil dan Finansial

    Investasi dan Pendapatan Asli Daerah

    Teori dan Praktik Keputusan Investasi Sektor Riil dan Finansial

    Kajian Peraturan dan Perundangan-Undangan Terkait Investasi Daerah

    TRANSAKSI DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH

    Landasan Hukum Transaksi

    TRANSAKSI DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH

    TRANSAKSI DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH

    Megawati Soehartoputri (Orde Baru Bertahan di Era Megawati – Jokowi)

    Megawati Soehartoputri (Orde Baru Bertahan di Era Megawati – Jokowi)

    kontroversi ribanya bunga bank

    Kajian tentang ke-riba-an bunga bank perlu perspektif teori moneter

  • Opinion
    Wahai Para Koruptor, Tutup Berita Korupsi Dengan Berita Pencitraan

    Wahai Para Koruptor, Berdermalah

    Membela Kata Radikal

    Membela Kata Radikal

    Wahai Para Koruptor, Kalian Ternyata Hanya Kuda Tunggangan

    Wahai Para Koruptor, Kalian Ternyata Hanya Kuda Tunggangan

    Korona dan Momentum Kemandirian Ekonomi

    Wahai Para Koruptor, Ceritakan Kesuksesan Kalian

    Wahai Para Koruptor, Buat Jaring Pengaman Koruptor

    Wahai Para Koruptor, Buat Jaring Pengaman Koruptor

    Wahai Para Koruptor, Tutup Berita Korupsi Dengan Berita Pencitraan

    Wahai Para Koruptor, Tutup Berita Korupsi Dengan Berita Pencitraan

    Wahai Para Koruptor, Pilih Kebun Binatang atau Kebun Surga

    Wahai Para Koruptor, Pilih Kebun Binatang atau Kebun Surga

    Wahai Para Koruptor, Kasih Papa Saham

    Wahai Para Koruptor, Kasih Papa Saham

    Wahai Para Koruptor, Dirikan Asosiasi Organisasi Para Koruptor

    Wahai Para Koruptor, Dirikan Asosiasi Organisasi Para Koruptor

  • Research
    Pengembangan Peta Ikan

    Konsep Pembangunan Tempat Pelelangan dan Pelabuhan Ikan

    Metodologi Pengembangan Peta Ikan

    Pembangunan TPI Tasikrejo di Kabupaten Pemalang

    Teori dan Praktik Keputusan Investasi Sektor Riil dan Finansial

    Keputusan Investasi Sektor Riil

    Teori dan Praktik Keputusan Investasi Sektor Riil dan Finansial

    Investasi dan Pendapatan Asli Daerah

    Teori dan Praktik Keputusan Investasi Sektor Riil dan Finansial

    Kajian Peraturan dan Perundangan-Undangan Terkait Investasi Daerah

    Analisis Keberlanjutan Perikanan Tangkap

    Analisis Keberlanjutan Perikanan Tangkap

    Metodologi Pengembangan Peta Ikan

    Metodologi Pengembangan Peta Ikan

    Konsep dan Kebijakan Pembangunan Perikanan

    Konsep dan Kebijakan Pembangunan Perikanan

    Pengembangan Peta Ikan

    Pengembangan Peta Ikan

  • Dedication
    Kerja Profesional di Era Industri 4.0

    Revolusi Industri Tahap Empat

    Lobster, Betapa Kaya Indonesia

    Lobster, Betapa Kaya Indonesia

    Baliho menyambut kadatangan HRS dan karangan bunga untuk TNI

    Baliho menyambut kadatangan HRS dan karangan bunga untuk TNI

    Menuju Universitas Unggul

    Menuju Universitas Unggul

    Pro Kontra Omnibus Law Bagi Koperasi dan UMKM

    Pro Kontra Omnibus Law Bagi Koperasi dan UMKM

    Penyusunan Kurikulum Berbasis Merdeka Belajar

    Penyusunan Kurikulum Berbasis Merdeka Belajar

    Muda dan Masa Depan Bangsa

    Muda dan Masa Depan Bangsa

    Mencapai Akreditasi Unggul

    Mencapai Akreditasi Unggul

    Filantropi Dalam Islam

    Filantropi Dalam Islam

No Result
View All Result
  • Accountancy
    mendeteksi riba

    Soal Ujian Tengah Semester Pebankan Syariah 2020

    rancangan soal

    Ujian Komprehensif Auditing

    rancangan soal

    Rancangan Soal UTS Auditing 2019

    rancangan soal

    AUDITING DAN PROFESI AKUNTAN

    FORMULATING RENT COST STRUCTURE ANALYSIS

    FORMULATING RENT COST STRUCTURE ANALYSIS

    rancangan soal

    Materiality in the Context of an Audit

    satandar profesi

    MATERIALITAS, RESIKO AUDIT, DAN STRATEGI AUDIT

    akuntansi untuk umkm

    RPS Auditing 1

    akuntansi untuk umkm

    Praktik Akuntansi pada UMKM

  • Management
    mendeteksi riba

    Soal Ujian Tengah Semester Pebankan Syariah 2020

    mendeteksi riba

    Rancangan Soal UTS Perbankan Syariah 2019

    mendeteksi riba

    Mekanisme Perbankan Syariah

    mendeteksi riba

    Prinsip Keuangan Syariah

    mendeteksi riba

    Implementasi Prinsip Hawalah Pada Bank Syariah

    mendeteksi riba

    Implementasi Prinsip Kafalah Dalam Perbankan Syariah

    mendeteksi riba

    Implementasi Prinsip Wakalah Pada Bank Syariah

    mendeteksi riba

    Wakalah, Kafalah dan Hawalah

    RPS Perbankan Syariah

    RPS Perbankan Syariah

  • Economics
    Gaya Hidup Investasi

    Logika Ekonomi dan Pemihakan

    Analisis Keberlanjutan Perikanan Tangkap

    Peta Ikan di Kabupaten Pemalang

    Wahai Para Koruptor, Sembunyilah Dibalik Gunung Es

    Wahai Para Koruptor, Sembunyilah Dibalik Gunung Es

    Wahai Koruptor, Perhatikan Cara Mengorupsi SDA

    Wahai Koruptor, Tak Usah Iba Meski Ibu Pertiwi Bersusah Hati

    Wahai Koruptor, Perhatikan Cara Mengorupsi SDA

    Wahai Koruptor, Perhatikan Cara Mengorupsi SDA

    Menangkan Demokrasi Sehingga Kalian Mudah Korupsi

    Menangkan Demokrasi Sehingga Kalian Mudah Korupsi

    Betulkah Krisis Ekonomi Diharapkan Terjadi Untuk Alat Sembunyi?

    Betulkah Krisis Ekonomi Diharapkan Terjadi Untuk Alat Sembunyi?

    mengaji ekonomi

    Interaksi Antar Sektor Ekonomi

    Makro Ekonomi

    Selayang Pandang Ekonomi Makro

  • Research & Methodology
    research

    Soal Ujian Tengah Semester Metodologi Penelitian 2020

    Business Research

    Rancangan Soal UTS Metodologi Penelitian 2019

    Types of Data

    Types of Data

    research

    RPS Metodologi Penelitian 2018

    Data Collection

    Tahapan Penelitian

    research

    Metodologi Penelitian Dasar Untuk Bisnis

    Business Research

    Uts Metodologi Penelitian 2018

    Data Collection

    Data Collection Methods

    Data Collection

    The Building Block of Science in Research

  • Literary
    Apa Itu Badan Usaha Milik Negara

    Apa Itu Badan Usaha Milik Negara

    TRANSAKSI DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH

    Prinsip-Prinsip Transaksi

    Teori dan Praktik Keputusan Investasi Sektor Riil dan Finansial

    Keputusan Investasi Sektor Riil

    Teori dan Praktik Keputusan Investasi Sektor Riil dan Finansial

    Investasi dan Pendapatan Asli Daerah

    Teori dan Praktik Keputusan Investasi Sektor Riil dan Finansial

    Kajian Peraturan dan Perundangan-Undangan Terkait Investasi Daerah

    TRANSAKSI DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH

    Landasan Hukum Transaksi

    TRANSAKSI DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH

    TRANSAKSI DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH

    Megawati Soehartoputri (Orde Baru Bertahan di Era Megawati – Jokowi)

    Megawati Soehartoputri (Orde Baru Bertahan di Era Megawati – Jokowi)

    kontroversi ribanya bunga bank

    Kajian tentang ke-riba-an bunga bank perlu perspektif teori moneter

  • Opinion
    Wahai Para Koruptor, Tutup Berita Korupsi Dengan Berita Pencitraan

    Wahai Para Koruptor, Berdermalah

    Membela Kata Radikal

    Membela Kata Radikal

    Wahai Para Koruptor, Kalian Ternyata Hanya Kuda Tunggangan

    Wahai Para Koruptor, Kalian Ternyata Hanya Kuda Tunggangan

    Korona dan Momentum Kemandirian Ekonomi

    Wahai Para Koruptor, Ceritakan Kesuksesan Kalian

    Wahai Para Koruptor, Buat Jaring Pengaman Koruptor

    Wahai Para Koruptor, Buat Jaring Pengaman Koruptor

    Wahai Para Koruptor, Tutup Berita Korupsi Dengan Berita Pencitraan

    Wahai Para Koruptor, Tutup Berita Korupsi Dengan Berita Pencitraan

    Wahai Para Koruptor, Pilih Kebun Binatang atau Kebun Surga

    Wahai Para Koruptor, Pilih Kebun Binatang atau Kebun Surga

    Wahai Para Koruptor, Kasih Papa Saham

    Wahai Para Koruptor, Kasih Papa Saham

    Wahai Para Koruptor, Dirikan Asosiasi Organisasi Para Koruptor

    Wahai Para Koruptor, Dirikan Asosiasi Organisasi Para Koruptor

  • Research
    Pengembangan Peta Ikan

    Konsep Pembangunan Tempat Pelelangan dan Pelabuhan Ikan

    Metodologi Pengembangan Peta Ikan

    Pembangunan TPI Tasikrejo di Kabupaten Pemalang

    Teori dan Praktik Keputusan Investasi Sektor Riil dan Finansial

    Keputusan Investasi Sektor Riil

    Teori dan Praktik Keputusan Investasi Sektor Riil dan Finansial

    Investasi dan Pendapatan Asli Daerah

    Teori dan Praktik Keputusan Investasi Sektor Riil dan Finansial

    Kajian Peraturan dan Perundangan-Undangan Terkait Investasi Daerah

    Analisis Keberlanjutan Perikanan Tangkap

    Analisis Keberlanjutan Perikanan Tangkap

    Metodologi Pengembangan Peta Ikan

    Metodologi Pengembangan Peta Ikan

    Konsep dan Kebijakan Pembangunan Perikanan

    Konsep dan Kebijakan Pembangunan Perikanan

    Pengembangan Peta Ikan

    Pengembangan Peta Ikan

  • Dedication
    Kerja Profesional di Era Industri 4.0

    Revolusi Industri Tahap Empat

    Lobster, Betapa Kaya Indonesia

    Lobster, Betapa Kaya Indonesia

    Baliho menyambut kadatangan HRS dan karangan bunga untuk TNI

    Baliho menyambut kadatangan HRS dan karangan bunga untuk TNI

    Menuju Universitas Unggul

    Menuju Universitas Unggul

    Pro Kontra Omnibus Law Bagi Koperasi dan UMKM

    Pro Kontra Omnibus Law Bagi Koperasi dan UMKM

    Penyusunan Kurikulum Berbasis Merdeka Belajar

    Penyusunan Kurikulum Berbasis Merdeka Belajar

    Muda dan Masa Depan Bangsa

    Muda dan Masa Depan Bangsa

    Mencapai Akreditasi Unggul

    Mencapai Akreditasi Unggul

    Filantropi Dalam Islam

    Filantropi Dalam Islam

No Result
View All Result
Hardiwinoto
No Result
View All Result
Home Featured

Pajak dan Retribusi Daerah sebagai Penopang PAD

Hardiwonoto Muchtar by Hardiwonoto Muchtar
February 20, 2017
in Featured, Literary, Research
0
pajak dan retribusi daerah

pendapatan asli daerah

0
SHARES
0
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

hardiwinoto.com-Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang ditindaklanjuti dengan UU No 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000 – 2004 mengisyaratkan adanya empat pilar yang mendukung otonomi daerah yaitu:

  1. Kapasitas aparat daerah.
  2. Kapasitas kelembagaan daerah.
  3. Kapasitas keuangan daerah.
  4. Kapasitas lembaga non pemerintah di daerah.

Empat pilar keuangan daerah tersebut merupakan hal yang sangat krusial bagi tiap daerah. Kedua undang-undang tersebut pada prinsipnya mengatur penyelenggaraan pemerintah daerah yang lebih mengutamakan pelaksanaan asas desentralisasi, baik berkaitan dengan masalah desentralisasi kewenangan maupun desentralisasi keuangan. Penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab, diperlukan kewenangan dan kemampuan daerah Kabupaten/Kota yang merupakan prasyarat dalam sistem pemerintahan daerah.

Maksud pemberian otonomi yang lebih luas dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah adalah untuk mempercepat pembangunan daerah agar dapat tercipta peningkatan layanan dan kesejahteraan seluruh masyarakat di daerah; yaitu berkembangnya kehidupan yang disertai dengan peningkatan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan di daerah; dan terpeliharanya hubungan yang serasi antara pusat dan daerah.

Faktor-faktor yang akan menentukan dan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia, antara lain (Kaho, 1997):

  1. Faktor manusia sebagai subjek penggerak (faktor dinamis) dalam penyelenggaraan otonomi daerah.
  2. Faktor keuangan yang merupakan tulang punggung bagi terselenggaranya aktivitas pemerintahan daerah.
  3. Faktor peralatan yang merupakan sarana pendukung bagi terselenggaranya aktivitas pemerintahan daerah.
  4. Faktor organisasi dan manajemen yang merupakan sarana untuk melakukan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara baik, efisien, dan efektif.

Paparan di atas menunjukkan bahwa faktor kemampuan untuk mengelola keuangan daerah merupakan faktor yang sangat menentukan bagi keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah.  Salah satu ciri daerah otonom terletak pada kemampuan self supporting dalam bidang keuangan, termasuk di dalamnya adalah kemampuan daerah untuk menggali sumber-sumber keuangan dengan baik dan menggunakannya secara tepat dan benar. Daerah harus mempunyai sumber-sumber keuangan yang memadai untuk membiayai penyelenggaran pembangunan. Kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan daerahnya sangat ditentukan oleh kemampuan dalam mengatur berbagai program-program pembangunan dan melaksanakan berbagai fungsinya secara baik dan benar, seperti fungsi pelayanan kepada masyarakat (public services), fungsi pembangunan (development), dan fungsi perlindungan kepada masyarakat (society protection). Dalam upaya merealisasikan tujuan pembangunan daerah, diperlukan sumber-sumber pembiayaan yang memadai, yaitu:

  1. Investasi pemerintah pusat melalui kegiatan sektoral;
  2. Investasi pemerintah daerah, baik dari provinsi maupun dari kabupaten/kota;
  3. Investasi dari sektor swasta, baik oleh masyarakat maupun oleh dunia usaha.

Pasal 79 Undang-Undang No 25 tahun 1999 telah menggariskan bahwa sumber pendapatan daerah dalam APBD terdiri atas beberapa pos yaitu:

  1. Pendapatan asli daerah terdiri dari:
    • Hasil pajak daerah.
    • Hasil retribusi daerah.
    • Hasil laba perusahaan milik daerah; dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
  2. Dana perimbangan.
  3. Pinjamana Daerah.
  4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Beberapa masalah yang seringkali dihadapi oleh pemerintah daerah dalam usaha meningkatkan kemampuan keuangan daerah antara lain:

  1. Masih tingginya tingkat ketergantungan daerah pada bantuan/subsidi dari pusat baik dalam bentuk DAU maupun DAK. Padahal DAU lebih banyak terserap untuk membiayai pos belanja rutin antara lain membayar gaji pegawai.
  2. Belum efisiennya pengelolaan BUMD; Ketiga, belum optimalnya penggalian sumber PAD yang selama ini sudah ada; Keempat, belum adanya sumber PAD baru yang dapat digali, dan semakin terbatasnya sumber pendapatan akibat diberlakukannya Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997.

Pajak adalah pungutan negara/pemda yang merupakan kewajiban bagi warga negara yang memiliki penghasilan sebagai sumber penerimaan negara/daerah dan memiliki sarana retribusi pendapatan; pajak bukan hanya sekedar pungutan wajib bagi warga negara tetapi juga sebagai sumber untuk pembiayaan kesejahteraan masyarakat, perluasan kesempatan kerja dan pemerataan. Pajak Daerah menurut Undang-Undang No 34 tahun 2000 adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Dengan demikian pajak daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah.

Menurut Undang-Undang No 34 tahun 2000 Pajak daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan didalamnya sekurang-kurangnya mengatur tentang : Nama, objek dan subjek pajak; dasar pengenaan, tarif dan cara penghitungan pajak; wilayah pemungutan; masa pajak; penetapan; tata cara pembayaran dan penagihan; kadaluarsa; sanksi administratif; dan tanggal mulai berlakunya peraturan daerah tersebut.

Retribusi Daerah menurut Undang-Undang No 34 Tahun 2000 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Hal tersebut merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dipungut secara langsung, namun demikian tidak semua terkena pungutan retribusi; kecuali mereka yang menikmati barang dan jasa secara langsung yang terkena kewajiban membayar retribusi daerah.

Seperti halnya pajak daerah, pemungutan retribusi daerah juga ditetapkan dengan peraturan daerah menurut Undang-Undang No 34 tahun 2000 dan tidak dapat berlaku surut. Yang termasuk dalam obyek retribusi daerah adalah:

  1. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
  2. Jasa Umum, adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan; diantaranya pelayanan kesehatan (PUSKESMAS, RSUD) dan pelayanan persampahan.
  3. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta; antara lain penyewaan aset yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Daerah, penyediaan tempat penginapan, usaha bengkel kendaraan, parkir, tempat cuci mobil, penjualan bibit.
  4. Pemberian Ijin Tertentu, adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian ijin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan; antara lain: Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah, termasuk pengajuan ijin tertentu oleh BUMN dan BUMD tetap dikenakan retribusi.

Pajak dan retribusi daerah ditetapkan dengan Undang-undang, penentuan tarif dan tata cara pemungutan pajak dan retribusi daerah ditetapkan dengan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jenis dan besarnya tarif pemungutan Pajak daerah (pajak yang dipungut untuk pendapatan daerah/APBD) dan retribusi daerah, ditetapkan melalui Peraturan Daerah (PERDA); DPRD bersama Gubernur, Bupati atau Walikota membentuk peraturan daerah serta menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Devas (1989) mengemukakan tentang  lima tolok ukur untuk menilai pajak daerah, yaitu yield, equity, economic efficiency, ability to implement, dan suitability as a local source.  Kelima tolok ukur tersebut adalah suatu hal yang diperlukan untuk menilai suatu pajak daerah.  Sebab yang dimaksud dengan pajak daerah adalah pungutan yang dikumpulkan dan ditahan oleh pemerintah regional sendiri (Davey, 19880 dan Kaho (1997).

Arti penting kelima tolok ukur tersebut terdapat pada penilaian apakah suatu jenis pajak akan bertahan lama dan berkelanjutan (sustainable) atau tidak. Otonomi daerah saat ini diwujudkan oleh daerah dalam bentuk berbagai pungutan guna meningkatkan pendapatan asli daerah. Ada kekhawatiran, pungutan baru tersebut tidak bisa bertahan lama, sebab belum dilandaskan pada kajian ekonomi dan keuangan yang mendalam. Pungutan baru yang diberlakukan daerah sekadar ekspresi sebagai respons terhadap otonomi daerah, sehingga dalam perspektif kelima tolok ukur tersebut diperlukan. Artinya suatu jenis pungutan yang tidak memenuhi tolok ukur tersebut berlaku dalam jangka pendek dan sebaliknya suatu pungutan yang memenuhi kelima tolok ukur tersebut akan bertahan dalam jangka panjang.

Sitglitz (1986) mengemukakan tentang five desirable characteristics of any tax system, bahwa suatu pajak dapat dipungut/dikenakan pada masyarakat harus memenuhi  beberapa kriteria berikut:

  1. Economic Efficiency.
  2. Administrative Simplicity.
  3. Flexibility.
  4. Political Responsive.
  5. Fairness.

Hal demikian sejalan dengan Musgrave and Musgrave (1989) yang mengemukakan tujuh persyaratan struktur pajak yang baik yaitu:

  1. Penentuan penerimaan dengan tepat.
  2. Jelas siapa yang harus menanggung.
  3. Tidak mengganggu pasar dan efisiensi.
  4. Tidak menyebabkan kontraksi perekonomian.
  5. Adminstrasi yang baik.
  6. Biayanya cukup rendah.

Apabila diperhatikan dengan seksama dalam perspektif tujuan perpajakan daerah, baik yang dikemukakan oleh Devas, maupun Stiglitz dan Musgrave & Musgrave tidak jauh berbeda. Tiebouts (1956) memperhatikan kaidah love it or leave it. Artinya, suatu daerah apabila menerapkan perpajakan daerah dengan baik maka akan menyebabkan perilaku masyarakat yang suka bertempat tinggal di tempat tersebut. Sebaliknya, apabila perpajakan yang diterapkan tidak mengikuti prinsip-prinsip perpajakan, akan ada perilaku dari masyarakat tidak suka bertempat tinggal di tempat tersebut sehingga mereka lebih suka berpindah ke daerah lain.

Tags: pendapatan asli daerah
Previous Post

Malcolm X dan Nation of Islam

Next Post

Pembiayaan Daerah Dan Teori Sewa Aset

Hardiwonoto Muchtar

Hardiwonoto Muchtar

Hardiwinoto adalah seorang peneliti ekonomi, dosen, kolomnis, dan pegiat sosial. Kegiatan yang dilakukan terkait dengan koleksi buku-buku ilmu pengetahuan, ekonomi, politik, sastra dan sejarah.

Next Post
pembiayaan daerah

Pembiayaan Daerah Dan Teori Sewa Aset

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • Trending
  • Comments
  • Latest
Buya Hamka

Ayat-Ayat Profesi dan Ibadah

November 1, 2017
satandar profesi

MATERIALITAS, RESIKO AUDIT, DAN STRATEGI AUDIT

May 9, 2018
mendeteksi riba

Implementasi Prinsip Wakalah Pada Bank Syariah

November 25, 2017
mendeteksi riba

Implementasi Prinsip Hawalah Pada Bank Syariah

November 25, 2017
pemberontakan trunajaya

Pemberontakan Panembahan Ageng Giri

5
pabrik semen rembang

PERANG PREMIS TENTANG PEMBANGUNAN PABRIK SEMEN DI REMBANG

4
prehistoric

Prehistoric Times

4
Teori dan Praktik Keputusan Investasi Sektor Riil dan Finansial

Teori dan Praktik Keputusan Investasi Sektor Riil dan Finansial

3
Wahai Para Koruptor, Tutup Berita Korupsi Dengan Berita Pencitraan

Wahai Para Koruptor, Berdermalah

February 25, 2021
Membela Kata Radikal

Membela Kata Radikal

February 19, 2021
Wahai Para Koruptor, Kalian Ternyata Hanya Kuda Tunggangan

Wahai Para Koruptor, Kalian Ternyata Hanya Kuda Tunggangan

February 18, 2021
Korona dan Momentum Kemandirian Ekonomi

Wahai Para Koruptor, Ceritakan Kesuksesan Kalian

February 8, 2021

Artikel Menarik Lainnya

Wahai Para Koruptor, Tutup Berita Korupsi Dengan Berita Pencitraan

Wahai Para Koruptor, Berdermalah

February 25, 2021
Membela Kata Radikal

Membela Kata Radikal

February 19, 2021
Wahai Para Koruptor, Kalian Ternyata Hanya Kuda Tunggangan

Wahai Para Koruptor, Kalian Ternyata Hanya Kuda Tunggangan

February 18, 2021
Korona dan Momentum Kemandirian Ekonomi

Wahai Para Koruptor, Ceritakan Kesuksesan Kalian

February 8, 2021

HARDIWINOTO.COM

Website pribadi untuk berbagi informasi bermanfaat. Menyediakan opini menarik, materi pendidikan, berita hingga seputar sastra Indonesia. Semoga bermanfaat untuk sekalian pembaca.

Silaturahmi

Kategori Tulisan

  • Accountancy (23)
  • Dedication (29)
  • Economics (93)
  • Featured (312)
  • Heritage (22)
  • Literary (62)
  • Management (22)
  • Opinion (71)
  • Research (38)
  • Research and Methodology (12)
  • Spirituality (48)
  • Uncategorized (12)

PALING BARU

Wahai Para Koruptor, Tutup Berita Korupsi Dengan Berita Pencitraan

Wahai Para Koruptor, Berdermalah

February 25, 2021
Membela Kata Radikal

Membela Kata Radikal

February 19, 2021
  • About
  • Advertise
  • Privacy & Policy
  • Contact

© 2021 Hardiwinoto - Berbagi Informasi & Inspirasi | dibuat oleh @sangpena.

No Result
View All Result

© 2021 Hardiwinoto - Berbagi Informasi & Inspirasi | dibuat oleh @sangpena.