Kredit Rumah Berbasis Tabungan

Kredit Rumah Berbasis Tabungan

78
0
SHARE
sejuta rumah untuk rakyat
kredit rumah bagi MBR

Hardiwinoto.com- Program sejuta rumah yang digulirkan pemerintah sejak 2015 efektif mendorong permintaan kredit pemilikan rumah atau KPR di perbankan. Melalui kredit mikro, pemerintah berharap semakin banyak pekerja sector informal yang dapat mengakses KPR di perbankan.

Dampak dari program sejuta rumah, penyaluran KPR ataupun krdit konstruksi tumbuh, dari sebelumnya hingga 2014 rata-rata 11 persen, menjadi rata-rata 25 persen dari 2915 hingga februari 2017. Pada tahun 2016, penyaluran KPR atau kredit konstruksi mencapai 595.000 unit. Tahun 2017, ditargetkan 700.000 unit (Maryono, Direktur Utama PT. BTN).

Permintaan rumah atas program sejuta rumah didorong atau dipengaruhi oleh penyediaan anggaran fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP), penurunan suku bunga acuan, relaksasi nilai kredit terhadap asset (LTV), penurunan bea perolehan hak atas atanah dan bangunan, serta deregulasi perizinan. Hal tersebut terlihat dari KPR rumah bersubsidi atau FLPP yang cepat terserap. BTN menargetkan transaksi Rp. 5 triliyun. Pangsa pasar KPR bank BTN 33 persen sementara pangsa pasar KPR subsidi dari pemerintah 97 persen.

 

Kredit Mikro

Berdasarkan data Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (BLU PPDPP) , masyarakat berpenghaslan rendah yang paling banyak mengakses FLPP adalah yang bekerja di sektor informal 74,32 persen;, pegawai negeri 12,6 persen;  wiraswasta 7,59 persen; dan TNI Polri 4 persen.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono menegaskan akan meluncurkan kredit mikro berupa bantuan pembiayaan berbasis tabungan. Calon debitur diminta menabung lebih dahulu, sedangkan pemerintah memberikan bantuan uang muka.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah DKI Jakarta Persatuan Perusahaan Real Estat Indonesia Amran Nukman berharap gubernur DKI harus menyederhanakan perizinan dari 33 inin menjadi 11 izin. Direktur Utama BLU PPDPP  Budi Hartono mengatakan dana dikelola sejak 2010 hingga kini mencapai Rp. 28 triliyun yang terdiri dari Rp. 24,5 triliyun alokasi dari APBN dan Rp. 3,5 triliyun dana bergulir. Pihaknya akan mempercepat proses pencairan FLPP untuk bank penyalur.

 

Kompas, 13 Februari 2017

LEAVE A REPLY