Hardiwinoto.com-Tahun 2018 adalah tahun pemilu kepala daerah. Tahun 2019 adalah tahun pemilu legislatif dan kepala negara. Konteks pemilu adalah kontes perpolitikan. Ritual memilih calon penguasa. Yang mana di tangan pengusa terpilih itulah politik ekonomi dijalankan. Tentu, para peserta pemilu pasti menawarkan logika-logika ekonomi dan asumsi-asumsinya. Setiap peserta kontes menginginkan kemenangan. Karena itu, maka butuh perhiasan, asesoris, rayuan-rayuan, dan penghiburan untuk dipilih menjadi pemenang.
Dalam sandiwara atau drama atau ketoprak, ludruk, wayang, dan sinema, tidak akan menarik penonton jika tidak ada romantime, konflik, horor, ekstrimisme, atau kelucuan. Jika penonton bisa tertawa, takut, ngeri, histeris, atau sumpah serapah ketika melihat, mendengarkan tontonan tersebut, maka tontonan tersebut dianggap berhasil mempengaruhi penontonnya.
Pemilu memang tidak sekedar tontonan, tetapi ada yang memoles dengan makna perjuangan ideologi bahkan agama. Maka politik ekonomi adalah mirip dengan ideologi atau agama. Karena dalam politik ekonomi ada asumsi, keyakinan, paradigma, hubungan variabel-variabel yang dianggap benar dan saling terkait untuk mencapai tujuan. Karena ada asumsi dan paradigma maka tentu ada perseteruan logika, pilihan, pemihakan, dan intrumen-intrumen dan terdapat pendukungnya. Itulah politik ekonomi.
Politik, tentu ada pergerakannya. Karena di sana ada loko dan gerbang. Ada motivator dan massa. Ada semangat memenangkan. Politik ekonomi apa yang dimenangkan? Jika politik ekonomi sebagai ideologi, sistem, dan perjuangan intrumental ekonomi, yang mana perjuangannya perlu melalui jalur politik.
Namun di dalam politik ada penumpang gelap yang disebut sindikasi, kong kalikong, dan atau menufer birokrasi. Tentu kita akan melihat atraksi-atraksi ditampilkan untuk dapat memukau massa, mendapatkan “tepuk tangan penonton” dan atau mendapat klik like sebanyak-banyaknya. Maka politik ekonomi kehilangan makna wisdom, policy, kawicaksanan, dan visi perjuangan. Terlupakan oleh hiburan yang mengharu biru. Pencitraan politik.
Supaya tidak terjebak pencitraan tentu perlu cukup pengetahuan tentang subtansi politik ekonomi yang dibawa peserta pemilu, selain memang personality atau track recordnya. Orang yang cukup pengetahuan tentu lebih sedikit dibanding juataan pemilih dalam pemilu. Tapi konsensus kita bahwa salah satu ritual demokrasi dijalankan adalah pemilu. One person one vote. Tak peduli isi pengetahuan pemilih.
***
Politik ekonomi secara spesifik menyoroti interaksi antara kebijakan ekonomi dan arah politik. Setiap kebijakan ekonomi digunakan untuk menganalisis isu tentang politik ekonomi (Rothschild, 1989). Jika terdapat korelasi antara respek politik yang diikuti maraknya kasus korupsi, artinya bahwa perpolitikan menyebabkan korupsi. Jika terdapat korelasi antara respek politik, dikuti kebijakan privatisasi, kemudian terjadi pelemahan kedaulatan ekonomi, artinya bahwa perpolitikan menyebabkan lemahnya kedaulatan ekonomi bangsa. Analisis statiskal tersebut sangat naif, tapi itulah faktanya. Korupsi dan privatisasi dapat dianalisis oleh politik ekonomi.
Samuelson (1988) mendefinisikan ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara memilih (the study of choosing). Tidak jauh dengan definisi politik, yaitu bagaimana cara memilih penguasa. Jika dikolaborasikan dua definisi tersebut akan menjadi bagai mana memilih penguasa yang dapat memilih diantara pilihan kebijakan ekonomi. Karena yang mampu menentukan pilihan kebijakan ekonomi adalah penguasa terpilih.
Pilihan kegiatan ekonomi dan politik dapat memenangkan apa saja termasuk pasar sekalipun. Itulah kehebatan makna politik ekonomi. Model politik ekonomi menjadi faktor pembeda diantara para calon penguasa. Jika demikian politik ekonomi tidak sekedar hura-hura pesta demokrasi oleh para “cukong” yang berburu rente ekonomi dan politik.
Analisis holistik tentang pentingnya pilihan kebijakan ekonomi dan politik, perlu dijadikan model yang komparatif yang berusaha menyoroti berbagai pilihan kebijakan ekonomi dari setiap pilihan politik. Oleh karena itu perpolitikan harus dari awal jelas arah politik ekonominya, model kebijakan yang akan digunakan dan seterusnya. Politik bukan sekedar lomba atau kontestasi yang tak pernah menunjukkan arah politik ekonominya. Politik sekedar prosedural yang di dalamnya ada penumpang gelap, yaitu makelar yang berburu proyek dan jabatan untuk lima tahun mendatang.
Tujuan ekonomi tak mampu teraih tanpa menggunakan intrumen politik. Karena itu politik adalah penting. Jika demikian, politik bukan barang kotor yang menjijikkan tetapi kemuliaan perbuatan, jika digunakan sebagai intrumen untuk menentukan pilihan politik ekonomi yang baik. Politik ekonomi sangat melekat dengan kekuasaan. Dan kekuasaan sangat melekat dengan pemimpin politik. Karena pemimpin politik adalah penentu pilihan kebijakan ekonomi. Maka politik bisa menjadi fi ahsani taqwin (sebaik baiknya bentuk), jika kebalikannya bisa menjadi asfala safilin (seburuk buruknya bentuk).
Lord Robbins, seorang ekonom Inggris, mantan pimpinan The London School of Economics, dalam karyanya yang berjudul “Political Economy: Past and Present: A Review of Leading Theories of Economy Policy” menuturkan bahwa terdapat hubungan di antara ekonomi dan politik dalam suatu negara. Penulis mengartikan bahwa negara yang diwakili penguasanya, yang ditentukan lewat intrumen demokrasi, yang dipilih lewat ritual pemilu, memiliki kekuatan politik untuk menentukan pilihan model ekonomi lima tahun ke depan. Namun dampaknya bisa lebih dari 25 tahun ke depan. Maka kita tidak boleh mengabaikan politik, karena berdampak pada pilihan kebijakan ekonomi. Pilihan kebijakan ekonomi itulah yang disebut politik ekonomi.
Hardiwinoto. 2018. Stabilitas. Januari- Februari 2018. Ed. 139
